Hukum Industri

1.     Pengertian

Definisi Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. menurut Utrecht penyebab hukum ditaati adalah:

Karena orang merasakan peraturan dirasakan sebagai hukum.

Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa tentram.

Karena masyarakat menghendakinya.

Karena adanya paksaan (sanksi) sosial.

Sedangkan definisi Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.

Jadi, Hukum industri adalah ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang berada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika perusahaan tersebut melanggar sanksi tersebut.

Adapun tujuan-tujuan dari dibuatnya hukum industri adalah sebagai berikut:

Hukum sebagai sarana pembaharuan/ pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain

Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang

Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal

Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi serta standardisasi

Masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri

2.       Undang-undang Perindustrian

Pergeseran budaya hukum dari ‘command and control’ ke ‘self-regulatory system’ untuk mengurangi ongkos birokrasi.

1.         Undang-undang Perindustrian

Undang-undang mengenai perindustrian di atur dalam UU. No. 5 tahun 1984, yang mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984.

Undang-undang no.5 tahun 1984 mempunyai sistematika sebagai berikut:

a.     Bab I. ketentuan umum

dalam bab ini pada pasal I UU. No 1 tahun1984 menjelaskan mengenai peristilahan perindustrian dan industi serta yang berkaitan dengan kedua pengertian pokok tersebut.

Dalam uu no.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan :

perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.

1.       industri dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahanmetah, bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

2.       kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri madia dan industri besar.

Dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian. Kemudian pada pasal 2 uu no 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada :

1.    demokrasi ekonomi, dimana sedapat munkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koprasi jangan sampai memonopoli suatu produk.

2.    Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembnagunan industri.

3.    Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

4.    Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda.

5.    Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi.

3.   Tujuan Dan Manfaat

Dalam pasal 3 mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri yakni :

a.     meningkatkan kemakmuran rakyat

b.    meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi.

c.     Dengan miningkatnmya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap tehnologi yang tepat guna.

d.    Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif tehadap pembangunan industri juga semakin meningkat.

e.     Denngan semakin meningkatnya pembnagunan industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja

f.     Selain meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri dapat pula meningkatkan penerimaan devisa .

g.    Selain itu pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah.

h.    Dengan semakin meningkatnya pembanguna daerah pada setiap propinsi di harapkan stabilitas nasional akan terwujud.

Kemudian dalam pasal 4 uu. No.5 tahun1984 mengatur mengenai masalah cabang industri. Dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap cabag indusrti dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli nmaun digunakakan sebagi kemantapan stabilitas nasional.

Kemudian dalam pasalm 5 uu. No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang usaha dan jenis indutri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga jenisindustri yakni :

1.       industri kecil termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan benda seni.

2.       selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus untuk penanaman modal.

Sedangkan untuk pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 uu no.5 tahun1984.

1.     pengaturan industri

fungsi dari pengaturan industri dimaksudkan agar dalam pembanguna industri dapat terwujud :

a.     pengembangan industri yang baik, sehat dan berhasil guna

b.     adanya persaingan yang sehat

c.     tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk.

2.     pembinaan dan pengembangan industri

dalam hal pembinaan dan pengembangan industri dilakukan oleh pemerintah

a.     para usaha industri untuk meningkatkan nlai tambah serta sumbangan yang lebih besarbagi pertumbuhan produk nasional.

b.    yang dimaksud dari pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah dan industri besar

mengenai izin usaha ditentukan dalam pasal 13 uu. No.5 tahun1984 bahwa

a.     setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasan usaha wajib memperoleh izin usaha.

b.    Setiap pemberian izin usaha industri berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengembanga industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c.     Kewajiban memperoleh izin usaha dikecualikan bagi industri kecil.

d.    Ketentuan ini diatur oleh pemerintah.

Mengenai penyampaian informasi industri diatur dalam pasal 14 uu. No5 tahun 1984 dimana :

a.       perusahan industri wajib menyampaikan informasi ecara berkala mengenai kegiatan industri kepada pemerintah.

b.       Kewajiban ini di kecualikan bagi industri kecil

c.       Ketentuan tentang bentuk,isi dan lain-lain diatur oleh pemerintah.

Mengenai keamanan dan keselamatan industri dalam kegiatan industri yang berkaitan dengan tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian diatur dalam pasal 15 peraturan pemerintah.

Ø  Tehnologi industri, desain industri, rancang bangun dan perekayasaan industri serta standarisasi.

1.     tehnologi industri

Mengeni tehnologi industri dilihat dari usaha industri dalam hal menjalankan bidang usaha industri untuk sedapat mungkin mengunakan tehnologi yang tepat guna yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang diciptakan.

Apabila tehnologi yang diharapkan tidak dapat dicari maka pemerintah membantu dalam pemilihan tehnologi yang tepat guna ( berkaitan dengan pasal 16 uu. No.5 tahun 1984 )

2.       desain produk industri

Berkaitan dengan pasal 17 uu no.5 tahun1984 yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan . mengenai desain industri ini telah mendapatkan perlindungan hukum dengan maksud untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desai-desain baru.

a.     rancang bangun dan perekayasaan

yang termasuk dari perekayasaan industri adalah konsultasi dibidang perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri ( berkaitan dngan pasal 18 UU no5 tahun1984 )

b.    Standar bahan baku dan hasil industri

Dalam hal penetapan standar bahan baku merupakan kewenagan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan mutu dari produk industri.

Ø  Wilayah industri

1.    wilayah pusat pertumbuhan industri.

2.    Dalam hal pusat dari wilayah industri merupakan suatu tempat yang merupakan sentral dari kegiatan pembanguna industri dan produksi industri. Dalam hal ini diatur oleh pemerintah ( pasal 20 dalam uu ini )

Ø  Industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam

Dan lingkungan hidup

Diatur dalam pasal 21 uu no.5 tahun 1984 dimana perusahan industri di wajibkan:

1.    melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian suber daya alam serta pencegahan kerusakan terhadap lingkungan.

2.    Pemerintah wajib membuat suatu peraturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan enemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses industri.

3.    Kewajiban ini dikecualikan bagi para industri kecil.

Ø  Penyerahan kewenangan dan urusan tentang industri

Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangnan terhadap industri di atur oleh peraturan pemerintah. Dimana hal ini pentng gunamenghindarkan duplikasi kewenangan peraturan, pembinaan, dan pengembangan usaha industri di antara instansi pemerintah. ( terkait dalam pasal 22 uu no.5 tahun1984 ).

Ø  Ketentuan pidana

Dalam hal ketentuan hukum pidana telah diatur oleh undanng-undang no 5 tahun 1984 dimana bentuk sangsi berupa pidana kurungan dan pencabutan hak izin usaha.Selain itu juga diatur dalam undanng-undang lain yang tidak bertentangan dengan u. no.5 tahun 1984.

Dalam konteks apapun, idealnya, hukum harus diperspeksikan sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan diantara sesamanya dan dengan berbagai komponen lain di luarnya. Dalam tataran akademik, dengan mengacu pada teori Legal System, dapat dikemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga faktor yang harus selalu ada dan saling komplementer, yang menentukan aktualisasinya suatu hukum dalam dunia empirik, yaitu: structure, substance, and cultuture.

Komponen struktur berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum. Komponen substansi merupakan nilai, norma, ketentuan atau aturan-aturan hukum yang dibuat dan digunakan untuk mengatur perilaku orang (orang perseorang dan badan hukum) dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sedangkan komponen kultur menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan faktor-faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

4.     Perkembangan Hukum Industri di Indonesia

 Indonesia  merupakan Negara yang terdiri darai beberapa pulau suku dan bahasa, dimana di dalamnya ada sebuah hukum yang mengatur semua yang dilakukan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan maju, maka perindustrian juga berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan mengakibatkan banyaknya industri yang berdiri di indonesia. Pertumbuhan yang terjadi diikuti dengan adanya hukum yang mengatur perindustrian. Hukum yang dimaksud dikenal sebagai hukum industri. Hukum tersebut diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1984 dan mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984. Adanya perundang-undangan tersebut membuat pelaku industri merasa dihargai karyanya dan merasa dilindungi. Undang-undang tersebut juga memberikan keterangan bagi masyarakat mengenai perindustrian, tujuan dari industri itu sendiri, landasan dari pembangunan industri, masalah cabang industri, izin usaha, tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri, desain produk industri dan masih banyak lagi.

            Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada tahun 1984 sudah sangat baik. Namun, diperlukan suatu peraturan untuk memperlengkapi peraturan yang ada untuk menyempurnakan peraturan tersebut. Jadi dientuklah suatu peraturan undang-undang no. 31 tahun 2000 serta undang-udang no. 14 tahun 2001. Peraturan yang dapat dibilang baru tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah yang ada mengenai industri di Indonesia.

Sumber:

1.      http://t36uh8.blogspot.com/2012/07/hukum-industri-dan-pertambangan-di.html

2.      http://hukumindustri.blogspot.com/2010/03/perinddustrian-di-indonesia.html

3.      http://putracenter.net/2009/02/16/definisi-hukum-menurut-para-ahli/

4.      http://sagimanug.wordpress.com/2012/04/13/hukum-industri/

5.      http://okesofyan.wordpress.com/category/hukum-industri/

6.      http://d-yohast.blogspot.com/2013/04/perkembangan-hukum-industri-di-indonesia.html

HAK CIPTA :

HAK CIPTA :

Pertanyaan Pertama -1

PERATURAN & REGULASI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK CHIP (HAK CIPTA)

UU No.19 tentang Hak Cipta

Berdasarkan UU RI no 19 tahun 2002

Bab 1 mengenai ketentuan umum, pasal 1

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemamp uan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dengan demikian, Hak Cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi

2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi

3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa

4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak

5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung

6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi

7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi

8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait

9. Ancaman pidana dan denda minimal

10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta unsur- unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta, yaitu :

Hak ekonomi yaitu hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain;v

Hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanyav

Hak Eksklusif yaitu hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.v

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama -sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Hak terkait adalah hak eksklusif bagi:

- Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu;

- Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan

- Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.Yang dimaksud dengan pelaku di atas, yaitu:

• Aktor;

• Penyanyi;

• Pemusik;

• Penari; atau

• Mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama,tari, sastra, foklor, atau karya seni lainnya.

Lisensi menurut secara umum

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

2.) Lisensi menurut UU No 19 th 2002 ttg Hak Cipta Bab I pasal 1

Lisensi adalah “izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”.

Ketentuan Umum,

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karyakoreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar,patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Lingkup Hak cipta

Lingkup hak cipta diatur didalam bab 2 mengenai Lingkup Hak Cipta pasal 2-28:

Ciptaan yang dilindungi (pasal 12), Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan yang tidak ada Hak Cipta (pasal 13), hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

• membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),

• mengimpor dan mengekspor ciptaan,

• menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),

• menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

• menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"[2].

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitupemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya denganpewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pemilik hak tersebut. Kemudian yang dimaksud menggunakan atau memakai di sini adalah mengumumkan memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu.

Pasal 12 ayat 1 :

(1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis

dengan itu.

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan

ilmu pengetahuan.

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan

dan pantomime.

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

g. Arsitektur.

h. Peta.

i. seni batik.

j. Fotografi.

k. Sinematografi.

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.”

Menurut Pasal 1 ayat 8, yaitu :

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Dan Pasal 2 ayat 2, yaitu:

Pencipta dan /atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer (software) memberikan izin atau melarng orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pembatasan Hak Cipta

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

♦ penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

♦ pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

(ii) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(iii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

♦ Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

♦ Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

♦ Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

♦ Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Mengingat akan pentingnya hasil dari inovasi yang diperoleh melalui tenaga, pikiran, waktu dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk sebuah penemuan atau perkembangan teknologi melalui inovasi, maka diperlukan perlindungan atas hak dari kekayaan intelektual yang disebut Paten, dan berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 serta ketentuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai Prosedur Pendaftaran Paten yang dapat dilakukan oleh para masyarakat atau pihak-pihak yang akan mempatenkan hasil penemuan atau inovasinya sebagai hak dari mereka sendiri. berikut penjelasan singkat.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001, Paten berarti Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi.

Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa :

1. Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.

2. Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten.

3. Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.

4. Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.

Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4 (empat).

2. Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut :

• Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;

• Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;

• Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing rangkap 3 (tiga);

• Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);

• Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);

• Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

• Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

• Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.

3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut :

• Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;

• Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm;

• Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);

• Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;

• Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;

• Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;

• Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;

• Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut : dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah 1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;

• Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;

• Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya.

4. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dan berdasarkan penjelasan diatas, setelah terdaftarnya hak paten atas nama inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten, dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.

Pertanyaan kedua -2

Contoh Kasus Pelanggaran HAKI

• Dewasa ini internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan moderen yang memerlukan segala sesuatu aktivitas yang serba cepat, efisien. Namun, sisi negatif nya adalah kehadiran internet bisa pula memudahkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama masalah Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet

Biasanya sebuah website terdiri dari informasi, berita, karya-karya fotografi, karya drama, musikal, sinematografi yang kesemuanya itu merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam UU NO 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta di Internet

- Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyayi-penyayi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyayi-penyayi tersebut. Contoh : Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989 (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

- Seseorang tanpa izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Group musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

- Seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain. Kasus : Shetland Times Ltd Vs Wills (1997) 37 IPR 71, dan Wasington Post Company VS Total News Inc and Others (Murgiana Hag, 2000 : 10-11)dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

• Namun, saat ini share (Membagi) suatu berita oleh Situs berita sudah merupakan sebuah nilai yang akan menaikan jumlah kunjungan ke situs berita itu sendiri, yang secara tidak langsung share(Membagi) berita ini akan menaikan Page Rank situs berita dan mendatangkan pemasang iklan bagi situs berita itu sendiri. Misalnya beberapa situs berita terkenal Indonesia menyediakan share beritanya melalui facebook, twitter, lintasberita.com dan lain-lain.

Maka, share ini secara tidak langsung telah mengijinkan orang lain untuk berbagi berita melalui media-media tersebut dengan syarat mencantumkan sumber berita resminya. Maka dalam kasus ini, Hak Cipta sebuah berita telah diizinkan oleh pemilik situs berita untuk di share melalui media-media lain asalkan sumber resmi berita tersebut dicantumkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 c UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana :

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta pengambilan berita aktual (berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan) baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

TEKNOLOGI

Pengertian Umum

Penggunaan Alat Dan Mesin

Hakikat Teknologi

The systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks. ( Galbraith ) “Aplikasi sistematis dari pengetahuan ilmiah atau terorganisir lainnya untuk tugas-tugas praktis”

Why Communications Technology

Communication = MEDIA

1. The Media as Businesses (Media Bisnis)

2. The Media and Communications Technology (Teknologi Media dan Komunikasi )

3. The Media and Political, Social, and Cultural Institutions (Media dan Lembaga Politik, Sosial, dan Budaya)

The Media as Businesses

Fungsi dan Tujuan Media :

1. Memenuhi kebutuhan publik ttg informasi

2. Menyebarkan budaya bangsa

3. Menyajikan hiburan

4. Mendidik

Dibalik itu semua tujuannya adalah :

MENCARI KEUNTUNGAN / PROFIT CENTERED

The Media and Communications Technology

Perkembangan Teknologi Komunikasi secara langsung mempengaruhi kecepatan dengan perkembangan masyarakat

Komunikasi massa adalah komunikasi dari satu orang atau kelompok melalui perangkat transmisi (teknologi komunikasi) untuk khalayak yang besar atau pasar

The Media and Political, Social, and Cultural Institutions

Peranan Media Massa dengan masyarakat sehubungan Revolusi Informasi yang ketiga

Media mempengaruhi masyarakat

Media cerminan dari keadaan Masyarakat itu sendiri

Media adalah Refleksi dan efek dari masyarakat

Communications Technology

THREE COMM REVOLUTIONS (Tiga Revolusi Informasi)

1. The invention written symbols was considered the First Comm Revolution (A pictograph is a symbol of an object that use to convey an idea. The first known pictograph were carve in stone by Sumerian of Mesopotamia in about 3500 BC)

2. The invention of movable type market the Second Comm Revolution (Began in Germany in 1455, when Johannes Gutenberg print a Bible on a press that use movable type)

3. The invention of computer ushered in the third Comm Revolution (Computer technology, which processes and transmits information much more efficiently than mechanical devices, is driving the majority of change affecting today’s media)

Communications Technology Development

1. Books and Magazines

2. Newspapers

3. Radio and Recorded Music

4. Film and Video

5. Television and Cable

6. Computer Media and The Internet

Books, Magazines And Newspapers

Early Print Media

The Gutenberg Revolution

Technology Trends (Modern Publishing)

1. Digitizing (making an image computer readable, as with scaner)

2. Desktop publishing is the composition, lay out, and sometimes printing of materias using a PC

3. Publishing with the CD and Internet

4. Computer technology and desktop publishing are changing the way books, magazines, and newspapers are publish, lowering cost, streamlining the process, and such as CD-ROMs, for book publishers

Radio and Recorded Music

Teknologi radio dimulai dengan:

1. Samuel FB Morse penemuan telegraf pada tahun 1835

2. Alexander Graham Bell penemuan telepon, demontrated pada tahun 1876, dan

3. Hendrich Hertz deskripsi gelombang radio pada tahun 1887

4. Promosi Guglielmo Marconi transmisi gelombang radio nirkabel dimulai pada tahun 1897

5. Reginald Fessenden canggih teknologi nirkabel

6. Lee de Forest menyebut dirinya ayah dari radio karena menemukan tabung Audion untuk mendeteksi gelombang radio

7. David Sarnoff membuat radio siaran yang layak bisnis di AS

8. Radio dalam tahun 1930-an dan 1940-an menjadi kekuatan budaya dan politik yang kuat.

9. Pemrograman radio diperluas untuk mencakup komedi, musik, serial, drama, dan berita

10. Edwin H Armstrong di bertanggung jawab untuk penemuan FM Radio, Hari ini Stasiun FM yang tiga kali lebih populer sebagai PM Stasiun

11. Kecenderungan yang paling signifikan di hari ini radio adalah bergerak ke arah segmentasi lebih dan lebih dari penonton, mirip dengan pembagian penonton dalam industri majalah

12. Permintaan pemrograman dan siaran audio digital akan segera menawarkan pilihan program bahkan lebih untuk pendengar, tantangan lain untuk kompetisi industri radio tumbuh dengan dirinya sendiri

Film and Video

1. 1888 – Thomas Edison mengembangkan kamera gambar gerak

2. 1903 – 1927 era Film bisu (film Diam disampaikan plot dengan ekspresi, tindakan, dan sub judul, sebelum teknologi suara

3. 1927 – gambar berbicara Revolusioner: Warner Brothers, membuat komitmen untuk mengembangkan teknologi suara dan dengan bantuan perusahaan Western Electric AT & T, dibuat klip film pendek berbicara, disebut Vitaphone ini

4. Talkie adalah film-film dengan soundtrack disinkronkan, yang menekankan dialog, bernyanyi, dan musik

DAMPAK ICT BAGI MEDIA MASSA

NEW MULTIMEDIA CONVERGENCE DARI

* Televisi

* Telepon

* Computer

* Data Base

* Delivery Systems

Television and Cable

1. Muncul DBS via Satelit,

2. TV Kabel Optik

3. TV Seluler via Handphone

4. TV via Internet

CIRI-CIRI PERKEMBANGAN ICT

1. The Rise of Internet

Munculnya WEB dg Infrmation super Highway

2. ConvergengingTechnologies

CD digital recording, TV transmit in digital format, telpon

3. Convergenging Industries

Muncul industri digital

Dampak dari Perkembangan ICT

Changing Lifestyles

Berubahnya pola kehidupan, paradigma terhadap kehidupan

Changing Careers

Ada jabatan2 yg hilang dan banyak jabatan n keterampilan baru akibat dari perkemb.digital

Changing Regulators

Peraturan ITU

MISI Media Massa

• Entertaiment

• Informasi

• Pendidikan

Menghadapi dampak informasi yg diakibatkan oleh Perkembangan Tek. Komunikasi yg pesat

Memahami manfaat dan mudharat Teknologi Informasi, serta secara sadar memanfaatkannya untuk mencapai tujuan kita, bukan tujuan2 mereka (pembuat dan pencipta teknologi)

Informasi itu bukanlah sesuatu yg baik dan buruk, pemakainyalah yg membuat benar atau salah penggunaan informasi

Dulu bangsa2 berjuang menguasai wilayah atau berjuang untuk kemerdekaan wilayahnya, sekarang orang mulai berjuang untuk menguasai “bidang baru” yaitu informasi agar tidak dikendalikan oleh yg menguasai informasi

(Ziauddin Sardar, Information and Muslim World : A Strategy for 21nd Century, 1988/Tantangan Dunia Islam Abad 21, Mizan)

SATELIT KOMUNIKASI

SATELIT KOMUNIKASI merupakan suatu produk kemajuan teknologi yg tidak terbayangkan akan terwujud pada masa Arthur C Clarke yg mengemukakan gagasannya lewat tulisan Wireless World edisi Oktober 1945

Pada akhir 1950 Jhon R Pierce dari Bell Laboratories berhasil mendemontstrasikan kelayakan komunikasi ruang angkasa dg satelit ECHO dan Telstar

Satelit Komunikasi, digital recording dan Internet adalah contoh dari Revolusi Ketiga Informasi Komunikasi

Satelit Palapa merupakan lompatan dibidang Teknologi Informasi bagi Bangsa Indonesia

Melalui Satelit Komunikasi dimungkinkan cetak jarak jauh Surat kabar dan Majalah

Melalui Satelit Komunikasi Siaran TV dan Radio dapat diterima dimana2 melalui Antena Parabola

Melalui Satelit Komunikasi dengan DBS (Direct Broadcasting System) Program Video on demand dan Film untuk hiburan, pendidikan dll dapat dinikmati di rumah2

MASYARAKAT INFORMASI

Peran Informasi sudah sangat meluas bahkan sudah memasuki berbagai bidang kehidupan

Begitu cepatnya arus informasi melanda segala bidang kehidupan membuat orang merasa bingung dalam memilih dan mengambil keputusan akibat banyaknya pilihan. Maka tidak heran bila abad ini disebut abad informasi ( Zulkarimein Nasutution)

Informasi pada hakikatnya mengurangi ketidakpastian

Dalam era Informasi masyarakat akan lebih demokratis dibanding abad industri

Komputer secara radikal mengubah keseimbangan strategis militer, mengubah pendapat umum bahkan mengubah car dibangunnya issu politik (Alvin Toffler)

CIRI-CIRI MASYARAKAT INFORMASI

1. Terbuka diringi denga sikap kritis dan tidak apriori

2. Demokratis,

3. Desentralisasi, kekuasaan berbagi

4. Dari manufacture ke jasa, dengan ciri pekerjan yg barbasis ilmu pengetahuan, otomatisasi, pemecahaan masalah dan inovasi (Masuda)

5. Ketergantungan kepada ICT, komputer merupakan teman sejawat demokrasi yg paling penting sejak kotak suara ditemukan (Alvin Toffler)

Trends Masyarakat Informasi

1. Dari Negara Bangsa ke > Jaringan

2. Dari Tuntutan Eksport ke >Tuntutan Konsumen

3. Dari Pengaruh Barat ke > Cara Asia

4. Dari Kontrol Pemerintah ke > Tuntutan Pasar

5. Dari Desa ke > Metropolitan

6. Dari Padat Karya ke > Teknologi Canggih

7. Dari Dominasi Kaum Pria ke Munculnya Kaum Wanita

8. Dari Barat ke > Timur

Dikutip dari Megatrends Asia Oleh John Naisbit

MASYARAKAT INFORMASI

1. Masyarakat yang terkena exposure (terpaan) media massa dan komunikasi global

2. Masyarakat yang sadar akan informasi, dan mendapatkan informasi yg cukup

3. Menjadikan informasi sebagai komoditas yg bernilai ekonomis

4. Berhubungan dengan masyarakat lain dalam sistem komunikasi global

5. Mengakses informasi super highway (berkecepatan tinggi)

TEKNOLOGI KOMUNIKASI dalam Masyarakat Informasi

Menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang mampu mendukung ekonomi informasi dan mampu berintegrasi dengan jaringan informasi global

Singapura : Program Teknologi Informasi Nasionalnya sejak th 1986 membangun infrastrukturnya yg sangat kompleks dg tujuan untuk menciptakan masyarakat yg seluruhnya terjalin dalam satu jaringan, dimana semua rumah, sekolah dan badan2 pemerintahan dihubungkan melalui jaringan elektronik, yg selesai th 1999. Program ini dikenal dg SINGAPORE 2000

Dikutip dari Megatrends Asia Oleh John Naisbit

Menurut Robert F. Latham, dengan semakin berkembangnya pekerjaan dibidang informasi dan meningkatnya kemajuan sarana komunikasi, maka jumlah mereka yang boleh bekerja di rumah atau dipusat2 kerja setempat juga semakin banyak

Berbagai kekuatan yang ampuh sedang bertemu membentuk suatu kekuatan yg hebat untuk menciptakan “pondok elektronik”. Indikasinya dari pergantian yg menguntungkan antara transportasi dengan telekomunikasi

Dikutip dari Gelombang Ketiga Oleh Alvin Toffler

Terbentuknya keluarga2 besar elektronik bersatu dalam jaringkan kerja yg lebih besar, Jaringan2 tsb akan memberikan jasa pelayan sosial atau bisnis yg diperlukan melaluo asosiasi2

Terjadinya desentralisasi informasi yg fundamental dengan tumbuhnya provider2 swasta yg menyediakan email dan sarana telekomunikasi lainnya

Konsekuensinya pengambilan keputusanpun akan terdesentralisasi (tidak terpusat)

Dikutip dari Gelombang Ketiga Oleh Alvin Toffler

Tujuan Informasi Nasional (sebuah kebijakan), untuk :

1. Menjaga kedaulatan nasional dari interdependensi yg timbul dari berbagai teknologi “abad informasi”, dan,

2. Mengembangkan infrastruktur informasi nasional yg akan mengurangi ketergantungan kepada sumber2 (resources) informasi asing

Proteksionis negara lain terhadap AS

1. Meingkatnya pertautan (linkages) antara kemampuan teknologi telekomunikasi dan komputer

2. Prediksi ttg akan bertambah banyaknya negara industri yg menjadikan informasi sbg basis perekonomianmereka

3. Perbedaan dlm sumber2 informasi antara negara maju dan negara berkembang

4. Tumbuh sejak Perang Dunia Ke II lebih dari 100 bangsa baru yg tujuan strateginya adalah pembangunan ekonomi dan sosial

5. Pembagian/perbedaan ideologis yg berkelanjutan antara negara2 Barat dg Timur

Implikasi Perkembangan ICT

Tiga Ketimpangan yg mencolok :

1. Porsi pengeluaran negara2 berkembang sekitar 3 % da hanya memiliki 13 % dari seluruh ilmuan yg ada di dunia dan bertumpuk di India, Brazil, Argentina dan Mexico

2. Negara berkembang harus meningkatkan porsi untuk pengeluaran bidang industry dari 7 % menjadi 25 %. Tahun 1980 hanya 9 %

3. Nilai peralatan pengolahan data, diperkirakan AS, Jepang dan Eropa Barat mencapai 83 % dari seluruhan dunia (1978). 17 % dimiliki bersama dan th 1988 meningkat 20 %

(lihat Zulkarimein Nasution)

Tenaga Kerja

Otomasi besar-besaran akan menyebabkan pengangguran, sebuah computer bisa menyebabkan ribuan orang tak lagi dibutuhkan, juga menimbulkan dilemma2 moral lainnya

(lihat Ziauddin Sardar)